 |
| Foto. Mesjid Al-Muhajirin Desa Latugho. (Sumber: Google. Com)/CATATAN SULTRA. |
MUNA BARAT, CATATAN SULTRA – Pelaksanaan Shalat Idul Adha 2026 di Desa Latugho, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, menuai kekecewaan dari sebagian masyarakat setempat.
Keputusan pemerintah desa bersama tokoh masyarakat yang memindahkan lokasi pelaksanaan Shalat Id dari masjid desa ke lapangan terbuka dinilai kurang mempertimbangkan kondisi dan keinginan warga.
Kebijakan tersebut berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi jemaah dibandingkan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya yang dipusatkan di masjid desa.
Dari pantauan di lapangan menunjukkan antusias masyarakat tidak sebesar biasanya, sementara masjid desa yang selama ini menjadi pusat kegiatan ibadah tampak sepi dan tidak digunakan sejak pagi hari.
Salah seorang warga Desa Latugho mengungkapkan bahwa pemindahan lokasi pelaksanaan Shalat Id menjadi kendala bagi sebagian masyarakat, terutama kalangan lanjut usia (lansia), anak-anak, serta warga yang tidak memiliki kendaraan.
“Kalau di masjid desa, semua warga tinggal berjalan kaki karena dekat dari rumah masing-masing. Sekarang dipindah ke lapangan. Bagi kami yang sudah tua atau tidak punya motor, akhirnya terpaksa tinggal di rumah dan tidak ikut Shalat Id,” keluh salah satu warga, Rabu (27/5/2026).
Selain persoalan jarak dan akses transportasi, warga juga menilai kurangnya sosialisasi dari pihak panitia menjadi penyebab banyak masyarakat terlambat mengetahui perpindahan lokasi ibadah tersebut.
Akibatnya, sebagian warga tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri menuju lokasi pelaksanaan di lapangan terbuka.
Masyarakat berharap pemerintah desa dan panitia pelaksana dapat lebih bijaksana dalam menentukan lokasi pelaksanaan ibadah hari besar keagamaan di masa mendatang.
Warga meminta agar penggunaan masjid desa kembali diprioritaskan demi kenyamanan dan kemudahan akses seluruh lapisan masyarakat.
“Masyarakat resah,” pungkas warga setempat.
Berita ini disampaikan sebagai bentuk aspirasi dan keresahan masyarakat kepada pemerintah agar pelaksanaan kegiatan keagamaan selanjutnya dapat lebih memperhatikan kebutuhan dan kenyamanan warga secara menyeluruh.(Red)***
