 |
| Pengerjaan salah satu jalan raya yang menggunakan Aspal Buton (Foto: FB. Ma Sadu)/CATATAN SULTRA |
Penulis: Ma Sadu, Masyarakat Buton.
CATATAN SULTRA - Delapan puluh tahun Indonesia merdeka, tetapi satu ironi besar masih terus berulang tanpa rasa malu. Negeri yang kaya sumber daya justru memilih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Aspal, yang menjadi urat nadi pembangunan jalan, selama puluhan tahun didatangkan dari luar negeri. Sementara di Pulau Buton, cadangan aspal alam terbesar di dunia seakan hanya menjadi cerita lama. Inilah wajah “Ironesia”, negeri yang kaya tetapi bertindak seolah miskin.
Selama lebih dari lima puluh tahun, Indonesia mengimpor aspal dalam jumlah yang tidak sedikit. Kebijakan ini terus berlangsung, seolah tidak ada alternatif yang tersedia di dalam negeri. Padahal, Aspal Buton telah lama dikenal memiliki potensi besar untuk menggantikan aspal impor. Namun potensi itu seperti sengaja dibiarkan terus tidur panjang. Sejarah mencatat bahwa ketergantungan ini bukan karena ketidakmampuan, tetapi karena pilihan kebijakan.
Kini, setelah puluhan tahun berlalu, pemerintah akhirnya berbicara tentang hilirisasi Aspal Buton. Sebuah langkah yang seharusnya dilakukan sejak lama, kini diangkat sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Namun pertanyaannya sederhana, mengapa baru sekarang? Apakah ini benar-benar karena kesadaran politik akan kedaulatan infrastruktur? Ataukah karena tekanan ekonomi global yang tidak lagi bisa dihindari?
Kenaikan harga minyak dunia yang melampaui 100 dolar per barel menjadi pemicu yang sulit diabaikan. Ketika biaya impor semakin mahal, barulah perhatian beralih ke sumber daya dalam negeri. Ini bukan tentang visi jangka panjang, tetapi lebih pada reaksi terhadap tekanan eksternal. Seolah kedaulatan baru dianggap penting ketika kondisi sudah terpaksa. Di sinilah ironi itu semakin terasa dalam.
Ironi jilid kedua muncul ketika proyek hilirisasi akhirnya benar-benar dijalankan. Harapan besar muncul dari masyarakat Buton bahwa mereka akan menjadi bagian utama dari perubahan ini. Namun kenyataan justru berkata lain. Pabrik pengolahan Aspal Buton direncanakan akan dibangun di Karawang, Jawa Barat. Sementara Pulau Buton kembali hanya menjadi penyedia bahan mentah.
Kebijakan ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang makna hilirisasi itu sendiri. Jika bahan baku berasal dari Buton, mengapa nilai tambahnya tidak dinikmati di Buton? Bagaimana mungkin daerah penghasil kembali menjadi penonton dalam proses industrialisasi? Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut keadilan ekonomi. Dan keadilan adalah fondasi dari pembangunan yang berkelanjutan.
Alasan efisiensi logistik sering digunakan untuk membenarkan keputusan ini. Namun jika ditelaah lebih dalam, logika tersebut justru terlihat rapuh. Mengangkut bahan baku dari Buton ke Jawa, lalu mendistribusikan kembali ke wilayah timur Indonesia, jelas menambah biaya dan kompleksitas. Posisi geografis Buton justru lebih strategis untuk melayani kebutuhan nasional. Maka pertanyaan tentang efisiensi menjadi sangat layak dipertanyakan.
Di Pulau Buton sendiri, berbagai fasilitas dan potensi sudah tersedia. Infrastruktur yang pernah dibangun oleh BUMN masih berdiri, meskipun tidak dimanfaatkan secara optimal. Bahkan industri swasta yang pernah beroperasi kini terhenti, meninggalkan pekerja tanpa kepastian. Semua ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada ketiadaan potensi. Masalahnya terletak pada arah kebijakan yang tidak berpihak.
Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa hilirisasi harus berbasis teknologi terbaik. Ia juga menekankan bahwa setiap proyek harus memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. Pernyataan ini memberikan harapan sekaligus tantangan besar. Apakah proyek hilirisasi Aspal Buton sudah memenuhi kriteria tersebut? Ataukah masih ada hal-hal yang perlu dikaji ulang secara serius?
Teknologi terbaik seharusnya tidak hanya diukur dari kecanggihannya, tetapi juga dari dampaknya. Dampak terhadap efisiensi, terhadap lingkungan, dan yang paling penting terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika teknologi yang digunakan tidak memberikan manfaat langsung bagi rakyat Buton, maka tujuan hilirisasi patut dipertanyakan. Karena pada akhirnya, pembangunan harus kembali kepada manusia. Bukan hanya angka-angka dalam laporan.
Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah tentang nilai tambah dan multiplier effect. Di mana letak dampak ekonomi bagi masyarakat Buton jika pabrik berada di luar daerah mereka? Lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan seharusnya menjadi hasil nyata. Namun jika semua itu berpindah ke daerah lain, maka Buton kembali kehilangan kesempatan. Dan kehilangan ini bukan yang pertama kali terjadi.
Masyarakat Buton telah lama menunggu keadilan dalam pengelolaan sumber daya mereka. Mereka berharap tidak hanya menjadi penonton dalam cerita besar pembangunan nasional. Hilirisasi Aspal Buton seharusnya menjadi jawaban atas harapan tersebut. Namun jika kebijakan yang diambil justru mengulang pola lama, maka kekecewaan tidak bisa dihindari. Ini adalah ujian bagi komitmen pemerintah terhadap pemerataan ekonomi.
Kepada Presiden Prabowo Subianto, pertanyaan ini perlu disampaikan dengan jujur dan terbuka. Apakah proyek ini benar-benar dirancang untuk kepentingan rakyat secara menyeluruh? Apakah keputusan lokasi sudah mempertimbangkan keadilan bagi daerah penghasil? Dan apakah teknologi yang digunakan benar-benar yang terbaik dalam arti yang sesungguhnya? Pertanyaan ini bukan untuk mengkritik semata, tetapi untuk memastikan arah yang benar.
Jangan sampai hilirisasi Aspal Buton hanya menjadi slogan yang indah di atas kertas. Jangan sampai ia berubah menjadi sekadar “omon-omon” yang meninggalkan luka baru. Generasi mendatang tidak boleh mewarisi trauma kebijakan yang tidak konsisten. Mereka berhak melihat Indonesia yang benar-benar berdaulat atas sumber dayanya. Dan itu wajib dimulai dari keputusan yang adil hari ini.
Aspal Buton adalah simbol dari potensi besar yang selama ini terus terabaikan. Ia bukan hanya komoditas, tetapi juga harapan bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. Hilirisasi Aspal Buton yang sejati harus membawa perubahan nyata, bukan sekadar perpindahan lokasi industri. Jika tidak, maka “Ironesia” akan terus menjadi kenyataan yang sangat pahit. DUan sejarah akan mencatat bahwa kita pernah memiliki kesempatan emas, tetapi selalu gagal memanfaatkannya dengan bijak. Apakah kita tidak merasa malu menjadi negara dengan sebutan “Ironesia”?
Wallahualam Bish-shawab.***
